![](https://bkkpadang.id/up/konten/09012024071619IMG20240109140139---Copy.jpg)
Sejarah perkembangan KKP tidak terlepas dari sejarah perkembangan Karantina di dunia. Karantina berasal dari bahasa latin yaitu “Quadraginta” yang artinya 40. Angka 40 berasal dari peristiwa isolasi yang dilakukan terhadap penderita penyakit menular selama 40 hari agar tidak menyebar ke orang lain. Tahun 1348 lebih 60 juta penduduk dunia meninggal karena penyakit Pest (dulu dikenal peristiwa Black Death). Tahun 1377 di Roguasa dibuat suatu peraturan bahwa penumpang kapal dari daerah terjangkit hama harus diisolasi di suatu tempat di luar pelabuhan agar bebas dari penyakit tersebut. Ini adalah sejarah tindakan karantina yang pertama kali dilakukan. Tahun 1383 UU Karantina ditetapkan pertama kali di Marseille Prancis. Tahun 1911 di Indonesia penyakit hama muncul di Surabaya, tahun 1916 muncul hama di Semarang dan tahun 1923 hama muncul dengan masuk melalui pelabuhan Cirebon.
Pada waktu itu (zaman kolonial Belanda) regulasi yang berlaku adalah Quarantine Ordonantie (Staatsblad Nomor 277 tahun 1911), penanganan kesehatan di pelabuhan dilakukan oleh Haven Arts (Dokter Pelabuhan) di bawah Haven Master (Syahbandar). Pada saat itu Haven Art hanya ada dua yaitu di Pulau Rubiah (Sabang) dan di Pulau Onrust di Teluk Jakarta. Tahun 1949 pemerintah RI membentuk 5 pelabuhan Karantina yaitu :
- Pelabuhan Karantina Kelas I di Tanjung Priok
- Pelabuhan Karantina Kelas I di Sabang
- Pelabuhan Karantina Kelas II di Surabaya
- Pelabuhan Karantina Kelas II di Semarang
- Pelabuhan Karantina Kelas III di Cilacap
Inilah awal keberadaan Kesehatan Pelabuhan di Indonesia. Tahun 1959 Indonesia mengeluarkan PP No.53 tentang Penyakit Karantina dan tahun 1962 dibuat UU Karantina No.1 tentang Karantina Laut dan No.2 tentang Karantina Udara. Tahun 1970 terbit SK Menteri Kesehatan No.1025/DD/Menkes/78 tentang Pembentukan Dinas Kesehatan Pelabuhan Laut (DKPL) dan Dinas Kesehatan Pelabuhan Udara (DKPU). Tahun 1978 terbit SK Menkes No.147/Menkes/IV/78 DKPL/DKPU dilebur menjadi Kantor Kesehatan Pelabuhan, dengan Eselon IIIB, yakni 10 KKP Kelas A dan 34 KKP Kelas B. Tahun 1985 terbit SK Menkes No.630/Menkes/XII /85 menggantikan SK No.147/Menkes/IV/78, Jumlah KKP Kelas B bertambah 2 yaitu Bengkulu dan Dilli sehingga jumlah seluruh KKP menjadi 46. Tahun 2004 terbit SK Menkes No.265/Menkes/SK/III/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan, bahwa klasifikasi KKP berubah menjadi KKP Kelas I, II dan III.
Kemudian pada tahun 2007, terbit Permenkes nomor 167 yang merupakan perbaikan Kepmenkes No. 265 yakni penambahan KKP kelas III menjadi 32 KKP sekaligus wilayah kerja dan pada tahun 2008 perubahan Permenkes menjadi No. 356. Yang didalamnya terdapat beberapa perubahan. Pada tahun 2011 terjadi lagi perubahan Permenkes menjadi nomor 2348 dengan penambahan satu kelas KKP Kelas IV, yaitu Yogyakarta sehinga yang semuanya menjadi 4 Kelas, yaitu :
- Kantor Kesehatan Pelabuhan Tanjung Priok
- Kantor Kesehatan Pelabuhan Denpasar
- Kantor Kesehatan Pelabuhan Surabaya
- Kantor Kesehatan Pelabuhan Soekarno Hatta
- Kantor Kesehatan Pelabuhan Medan
- Kantor Kesehatan Pelabuhan Makasar
- Kantor Kesehatan Pelabuhan Batam
Kelas II, 21 Kantor Kesehatan Pelabuhan, yaitu :
- Kantor Kesehatan Pelabuhan Tanjung Pinang
- Kantor Kesehatan Pelabuhan Banjarmasin
- Kantor Kesehatan Pelabuhan Kendari
- Kantor Kesehatan Pelabuhan Tarakan
- Kantor Kesehatan Pelabuhan Mataram
- Kantor Kesehatan Pelabuhan Padang
- Kantor Kesehatan Pelabuhan Semarang
- Kantor Kesehatan Pelabuhan Palembang
- Kantor Kesehatan Pelabuhan Probolinggo
- Kantor Kesehatan Pelabuhan Ambon
- Kantor Kesehatan Pelabuhan Pekanbaru
- Kantor Kesehatan Pelabuhan Balikpapan
- Kantor Kesehatan Pelabuhan Manado
- Kantor Kesehatan Pelabuhan Bandung
- Kantor Kesehatan Pelabuhan Banten
- Kantor Kesehatan Pelabuhan Pontianak
- Kantor Kesehatan Pelabuhan Samarinda
- Kantor Kesehatan Pelabuhan Cilacap
- Kantor Kesehatan Pelabuhan Panjang
- Kantor Kesehatan Pelabuhan Jayapura
- Kantor Kesehatan Pelabuhan Tanjung Balai Karimun
Kelas III, 20 Kantor Kesehatan Pelabuhan, yaitu :
- Kantor Kesehatan Pelabuhan Pangkal Pinang
- Kantor Kesehatan Pelabuhan Bitung
- Kantor Kesehatan Pelabuhan Tembilahan
- Kantor Kesehatan Pelabuhan Jambi
- Kantor Kesehatan Pelabuhan Dumai
- Kantor Kesehatan Pelabuhan Palu
- Kantor Kesehatan Pelabuhan Kupang
- Kantor Kesehatan Pelabuhan Biak
- Kantor Kesehatan Pelabuhan Sorong
- Kantor Kesehatan Pelabuhan Manokwari
- Kantor Kesehatan Pelabuhan Sampit
- Kantor Kesehatan Pelabuhan Banda Aceh
- Kantor Kesehatan Pelabuhan Merauke
- Kantor Kesehatan Pelabuhan Lhoksemawe
- Kantor Kesehatan Pelabuhan Bengkulu
- Kantor Kesehatan Pelabuhan Poso
- Kantor Kesehatan Pelabuhan Palangkaraya
- Kantor Kesehatan Pelabuhan Gorontalo
- Kantor Kesehatan Pelabuhan Ternate
- Kantor Kesehatan Pelabuhan Sabang
Kelas IV, 1 Kantor Kesehatan Pelabuhan, yaitu :
- Kantor Kesehatan Pelabuhan Yogyakarta
Pada tahun 2023 Menteri Kesehatan Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2023 tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis bidang kekarantinaan. Berdasarkan permenkes tersebut nomenklatur Kantor Kesehatan Pelabuhan berganti menjadi Balai Kekarantinaan Kesehatan atau disingkat Balai Karkes.